Penurunan emisi karbon menjadi target pemerintah dalam rangka menekan pemanasan global. Untuk mencapainya, PT RAPP siap membantu.Riauterkini-JAKARTA-PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyatakan, pihaknya akan membantu pemerintah mencapai target penurunan emisi karbon.
"RAPP juga turut serta membantu pemerintah mencapai target penurunan emisi karbon," kata Kusnan Rahmin, Direktur PT RAPP di Jakarta, Senin (22/4/13).
Salah satu yang dilakukan RAPP, kata Kusnan, adalah pengelolaan lahan gambut lestari dengan manajemen eco-hydro. Kusnan menuturkan, penggunaan teknologi ekohidro mensyarat
"Kami telah mengelola lahan gambut selama hampir 20 tahun dengan teknologi tata kelola air (ekohidro). Terbukti bahwa lahan gambut bisa dikelola dengan baik,"ungkapnya.
Kusnan menambahkan pengelolaan kawasan gambut terbaik adalah dengan menggunakan ring concept.
Menurutnya, hal tersebut dapat mencegah lahan gambut dari perambahan liar di daerah konservasi dimana kubah gambut berada.
"Kami dituding merusak hutan. Kalau kami merusak hutan, kami dapat bahan baku dari mana? Makanya, kami ikut membangun hutan dengan masa depan yang berkelanjutan," tandasnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihato mengatakan, hutan tanaman industri (HTI) diyakini menurunkan emisi karena menyerap karbon. Namun , untuk mendorong HTI berkembang, dibutuhkan harga jual dasar kayu dari HTI.
"Pemerintah harus mengkaji penentuan floor price agar ada harga jual pasti dan HTI dapat berkembang," kata Purwadi.
Purwadi menuturkan, hingga Desember 2012 lalu, lahan HTI seluas 9,8 juta hektare dengan luas tanaman akumulatif seluas 5,78 juta hektare. Target luas areal lahan hingga 2020 yakni 14,5 juta hektare.
Jadi, lanjutnya, masih ada lahan sekitar 8,72 juta hektare yang berpotensi untuk ditanami hingga 2020. Namun, terangnya, dengan kondisi saat ini mengenai harga yang rendah, kesempatan memenuhi potensi tersebut jadi minim.
Purwadi mengatakan, harga kayu dari HTI saat ini hanya 30 dolar AS per meter kubik. Pendapatan hasil menanam kayu HTI yang panennya 5-6 tahun kemudian hanya sekitar Rp45 juta. Padahal, kayu HTI Malaysia harganya bisa mencapai 60-70 dolar AS per meter kubik.
Disamping itu, APHI juga meminta untuk dibuka kembali ekspor kayu log lantaran Indonesia telah menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) untuk meminimalisir beredarnya kayu ilegal.
"Dulu ekspor log ini dikhawatirkan karena penebangan ilegal. Tapi dengan SVLK harusnya tidak khawatir lagi," tukasnya.
Purwadi menambahkan, dikembangkannya HTI ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, HTI berperan sebagai pemenuhan pasokan bahan baku industri perkayuan nasional berkelanjutan dan juga sumber penyerapan karbon yang besar.
"Target pemerintah adalah bagaimana menurunkan emisi di lima sektor utama. Sektor kehutanan dan gambut paling besar yakni 0,672 miliar giga ton Co2 eqivalen dari 26% target penurunan emisi dengan kekuatan sendiri dan 1,039 miliar giga ton Co2 eqivalen dari 41% target penurunan emisi dengan dukungan internasional pada 2020 mendatang," terang Purwadi.
Adapun, penyerapan emisi karbon HTI per hektarenya mencapai 21,35 ton di lahan gambut dan mencapai 39,03 ton di lahan mineral.
Purwadi menyebutkan, Sumatra Selatan mendapatkan kuota penurunan emisi sebesar 44.396.691 ton Co2 eqivalen dan dengan HTI-nya telah melampaui kuota penurunan emisi yakni 59.995.529 ton Co2 eqivalen. Adapun, di Riau target kuotanya 228.215.915 ton Co2 eqivalen, realisasinya telah mencapai 308.399.885 eqivalen. *** (awn)
Tidak ada komentar: